skip to Main Content
(0752) 484809 satpolppdamkar@padangpanjang.go.id

TUGAS & FUNGSI

KEPALA SATUAN

Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang meliputi sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran
  2. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota
  3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
  4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat
  5. Pelaksanaan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan kebakaran dalam daerah dan penanganan bahan berbahaya beracun penyebab kebakaran
  6. Pembinaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penggulangan kebakaran.
  7. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan / atau aparatur lainnya;
  8. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota; dan
  9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

  1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas
  2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota serta penanggulangan kebakaran;
  3. Membagi tugas kepada bawahan secara tertulis atau lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing
  4. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan
  5. Mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi keuangan, umum, kerumahtanggaan dan perjalanan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku
  6. Menyelenggaraan urusan kesekretariatan, mengendalikan penyelenggaraan program operasional bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan serta bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan ketentuan berlaku
  7. Mengendalikan dan membina pegawai di lingkungan Dinas agar dapat bekerja sesuai dengan petunjuk dan ketentuan berlaku
  8. Mengkoordinasikan, fasilitasi dan kerjasama dengan mitra kerja untuk peningkatan di bidang Ketentraman umum dan Penegakan Peraturan Daerah serta bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat
  9. Menghadiri rapat koordinasi di lingkungan Pemerintahan Kota Padang Panjang untuk menyampaikan dan menerima informasi serta data dalam rangka pemantapan pelaksanaan tugas
  10. Mengesahkan keputusan Kepala Dinas, surat dan naskah dinas dengan menandatanganinya untuk ditindaklanjuti sesuai tujuan dan sasarannya
  11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, bidang Ketentraman umum dan Penegakan Peraturan Daerah serta bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat
  12. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM), standar pelayanan publik (SPP), sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), standar operasional prosedur (SOP) serta fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) secara periodik untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan pengendalian kegiatan
  13. Melaporkan kegiatan Dinas sesuai dengan realisasi yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
  14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

    • Penyusunan rencana dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
    • Pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
    • Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.
    • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

    • Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja tahunan Dinas dengan berpedoman kepada Renstra SKPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan seluruh bidang pada Dinas;
    • Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
    • Merencanakan dan mengelola administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kerumahtanggaan dan perjalanan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
    • Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan;
    • Mengevaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan PeraturanDaerah, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat dengan bidang terkait;
    • Mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan standard pelayanan publik, sistem pengendalian intern pemerintah, standard operasional prosedur dan indeks kesejahteraan masyarakat untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
    • Mengkoordinasikan dan membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

 

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugasmenyelenggarakan urusan administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi hukum, kehumasan, penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pendidikan dan latihan, gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana dan kehumasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

    1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidangadministrasi umum dan kepegawaian;
    2. Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi suratmasuk, surat keluar, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana prasarana dan aset;
    3. Pengelolaan urusan kepegawaian meliputi mutasi, disiplin,kesejahteraan, data, dan peningkatan kapasitas pegawai; dan
    4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuaitugas dan fungsinya

Uraian tugas Sub Bagian umum dan kepegawaian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

    1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahankoordinasi yang berhubungan dengan administrasi umum, kepegawaian dan penatausahaan barang milik daerah;
    2. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerjaberdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian umum dan kepegawaian berpedoman kepada rencana strategis Dinas;
    3. melaksanakan administrasi, penggandaan danpendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, data dan kepustakaan dinas;
    4. menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatanpengadaan, penatausahaan dan pemeliharaan barang milik daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
    5. melaksanakan tugas kerumahtanggaan meliputipemeliharaan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian, lingkungan dan keamanan kantor serta penyiapan konsumsi tamu dan rapat dinas;
    6. menyiapkan bahan pengembangan pegawai meliputi datapegawai, penilaian angka kredit tenaga fungsional dan meneliti usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, pensiun PNSD, usulan PNSD yang akan mengikuti tugas belajar, izin belajar, pendidikan dan pelatihan kompetensi pegawai serta usulan KARPEG, KARIS, KARSU dan TASPEN sesuai ketentuan berlaku;
    7. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi laporankehadiran, sararan kerja pegawai, penerapan sanksi pelanggaran disiplin, pemberian penghargaan dan penghitungan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan berlaku;
    8. memfasilitasi perancangan produk hukum daerah danpelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran;
    9. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah danstandar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
    10. membuat laporan kegiatan sebagai bahanpertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaitugas dan fungsinya

 

SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan, melakukan perencanaan, koordinasi penyusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program rencana pembangunan dinas, evaluasi program, mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing seksi, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

    1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang administrasi keuangan dan perencanaan;
    2. Pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi pengelolaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran;
    3. Pengelolaan urusan perencanaan meliputi penyusunan rencana kerja tahunan, dokumen anggaran, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
    4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

    1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan keuangan, perencanaan, pendataan, evaluasi dan pelaporan;
    2. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Dinas berpedoman kepada rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
    3. Mengkoordinasikan pembuatan laporan SPJ bendahara, pembukuan keuangan dan menyiapkan laporan hasil verifikasi;
    4. Menyusun dan menyelenggarakan anggaran belanja Dinasdengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan;
    5. Mengkoordinasikan penyiapan daftar gaji, tunjangan, honor PNSD dan pegawai honor, lembur, perjalanan dinas dan transpor serta kesejahteraan PNSD dan pegawai honor;
    6. Menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan;
    7. Mengkoordinasikan, mengumpulkan, dan mengolah serta menyajikan data, informasi, sinkronisasi dan analisis data di bidang administrasi lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
    8. Menfasilitasi perancangan produk hukum daerah di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
    9. Mengawasi dan mengevaluasi administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Dinas;
    10. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
    11. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

 

BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan sebagian tugas SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran dibidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah, yang meliputi pengendalian, pengawasan, pembinaan, penyuluhan, penyelidikan, penyidikan dan penindakan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi :

    1. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Operasional Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum;
    2. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Penegakan Peraturan Daerah;
    3. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan; dan
    4. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

    1. Menyusun perumusan kebijakan dan dan menyusun rencana kerja tahunan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada Renstra SKPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas
    2. Merencanakan dan menyelenggarakan operasi pengendalian terhadap pelanggaran Trantibum dan Trantibmas
    3. Merencanakan dan menyelenggarakan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah
    4. Merencanakan dan menyelenggarakan pembinaan, pengembangan sumber daya manusia dan penyuluhan;
    5. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan peraturan Daerah;
    6. Mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan standard pelayanan minimal, standard pelayanan publik, sistem pengendalian intern pemerintah, standard operasional prosedur dan indeks kesejahteraan masyarakat untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
    7. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

 

BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran lingkup Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat, yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang kebakaran dan perlindungan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
  2. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
  3. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat; dan
  4. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

  1. Menyusun perumusan kebijakan dan menyusun rencana kerja tahunan Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat dengan berpedoman kepada Renstra SKPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Merencanakan dan menyelenggarakan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran ;
  3. Merencanakan dan menyelenggarakan program pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
  4. Merencanakan dan menyelenggarakan program perlindungan masyarakat;
  5. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat;
  6. Mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan standard pelayanan minimal, standard pelayanan publik, sistem pengendalian intern pemerntah, standard operasional prosedur dan indeks kesejahteraan masyarakat untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
  7. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
Back To Top